Sewaktu sekolah kita kadang melakukan praktikum di laboratorium. Membuktikan bagaimana suatu enzim bekerja dengan zat tertentu. Kadang juga kita melakukan penelitian berdasarkan data. Misalnya korelasi antara kehadiran mahasiswa dalam satu semester dengan IPK-nya. Itu contoh sederhananya.
Sepertinya sederhana. Yah, bila data dasar penelitian adalah data yang mudah didapatkan serta sudah pakem seperti presensi dan IPK, tidak terlalu sulit. Namun, bila yang dibutuhkan adalah data yang 'sulit', misalnya konsumsi, tentu merepotkan. Siapa, sih, yang iseng mencatat setiap pengeluarannya secara rinci setiap harinya? Konsumsi beras masih bisa, lah, dikira-kira. Tapi, konsumsi kecap, garam, gula, dan lain-lain? Para ibu rumah tangga yang rajin mencatat pengeluaran pun biasanya cuma mingguan, menurutku. Kecuali kalau memang kita menanyai responden setiap hari (dan cara ini cuma dilakukan pada satu macam survei, setahuku).
Dan ada pula data yang 'semestinya' sudah ada di instansi berwenang. Misalnya luas desa. Menanyakan luas desa kepada kepala desa belum tentu mendapatkan jawaban yang valid. Mungkin kau akan berpendapat bahwa kita bisa melihat di SK pembentukan desa. Hey, di masa reformasi yang kebablasan ini, di mana pemekaran adalah hal yang mudah di-acc, kau yakin di SK pembentukan desa ada keterangan luas desa? Tidak semuanya begitu. Banyak yang tidak mencantumkan luas desa. Lalu, kepala desa? Kau yakin dia tahu luas desanya? Yah, mereka mungkin bisa mengira-ngira. Tapi, tetap saja membutuhkan pengukuran agar datanya lebih valid. Dan itu adalah wewenang dinas terkait. Ah, mungkin kau ingin menyuruhku mengukur luas berdasarkan hasil pemetaan digital. Ya, ya, ya, bisa saja... Tapi, ketika batas desa masih kurang jelas, luas desa pun tak jelas. Haaaaah!
Lalu, jumlah penduduk. Ketika konsep yang digunakan berbeda-beda, tentu datanya pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan konsep de facto (sudah tinggal 6 bulan atau lebih, tidak peduli ada KTP, KK, atau administrasi apapun) dan de jure (belum tinggal sampai 6 bulan tapi berniat menetap). Ada juga yang berdasarkan KTP atau KK (bila di KTP-nya beralamat di desa X, meskipun tinggalnya di desa Y, tetap dianggap penduduk desa X). Suatu hal yang mustahil mengetahui jumlah penduduk suatu daerah secara tepat. Kata salah satu dosenku "yang tahu jumlah penduduk cuma Tuhan". Ya, memang demikian adanya. Perubahan jumlah penduduk bisa terjadi dalam hitungan detik, bahkan mungkin dalam milidetik. Yang bisa diketahui hanya perkiraan jumlah penduduk pada rentang waktu tertentu. Zero error? Bah, jangan mimpi!
Oh, ya, satu lagi. Aku lebih percaya data hasil observasi daripada wawancara. Human, you know, sometimes they lie, sometimes the forget and give us wrong information. Ketika melakukan observasi (terutama pada benda, bukan manusia), kita bisa "mengondisikan" objek observasi agar asumsi kita terpenuhi. Tapi, dalam wawancara, sulit sekali mendapatkan data yang valid. Kejujuran responden, pemahaman responden terhadap pertanyaan, penguasaan responden mengenai informasi yang kita tanyakan, aah, pokoknya banyak yang membuatku ragu mengenai data.
Instansi yang bertugas mengumpulkan data memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Metodologi yang digunakan mungkin sudah baik, dengan sampling error yang seminimum mungkin. Tapi, meski sampling error sudah kecil, bila kondisi masih seperti ini, nonsampling error-nya tetap saja besar. Masalahnya saat ini bukan lagi bagaimana metode estimasi untuk mendapatkan perkiraan data untuk populasi yang mendekati kondisi sebenarnya. Tapi bagaimana mendapatkan data sampel yang berkualitas agar estimasinya baik.
Ah, indahnya Indonesia bila semua penduduk melek statistik, responden berpendidikan, jujur, dan kooperatif. Data berkualitas akan mudah didapat. Dan dengan data, lebih mudah mengambil kebijakan. Apakah itu cuma mimpi?
