Senin, 22 April 2013

Mahalnya Pendataan

"Buat apa uang sebanyak itu untuk sensus sapi? Daripada untuk pendataan mending langsung diberikan sebagai bantuan untuk peternak saja." Pernah mendengar kalimat seperti itu? Atau jangan-jangan pernah mengucapkannya?

Uang sekian miliar bisa saja langsung diberikan kepada para peternak dalam bentuk uang atau bibit ternak. Tapi, siapa saja peternak yang akan diberi bantuan? Bagaimana distribusi bantuannya? Apakah dibagi rata masing-masing desa sekian juta? Atau dibagi menurut proporsi berdasarkan jumlah peternak dan populasi ternak yang ada di desa? Lantas bagaimana cara mengetahui jumlah peternak di masing-masing desa? Kalau tidak ada data yang tepat mengenai jumlah peternak, bagaimana bisa membagikan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing desa? Untuk itulah diperlukan pendataan. Agar didapatkan data yang akurat sehingga bisa diketahui daerah mana saja yang menjadi konsentrasi peternak, daerah mana saja yang banyak ternaknya, daerah mana saja yang perlu diprioritaskan untuk diberi bantuan, dan sebagainya.

Dengan melakukan pendataan, kita bisa mendapatkan data akurat yang bisa digunakan dalam waktu panjang. Kita memang harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pendataan tersebut. Mungkin kesannya mubadzir. Tapi, bila kita menggunakan dana tersebut untuk memberikan bantuan tanpa ada data peternak yang akurat, bukankah akan lebih mubadzir? Tanpa data yang akurat, bukankah besar sekali kemungkinan dana bantuan tersebut tidak tepat sasaran?

Lalu, kenapa untuk melakukan pendataan membutuhkan dana yang besar? Hmm, coba saja hitung. Kita mulai dari jumlah petugas. Kalau cakupan pendataannya luas, misalnya satu kabupaten, dan pendataannya berupa sensus -- bukan survei -- petugasnya juga banyak, disesuaikan dengan perkiraan jumlah responden. Tidak mungkin, kan, petugas mendapatkan beban kerja yang tidak manusiawi? Nah, kalau petugasnya banyak, dana yang dikeluarkan untuk honor petugas juga banyak. Misalnya petugas di Kabupaten A sebanyak 200 orang dengan honor masing-masing 1,5 juta. Sudah 300 juta. Kalau pendataan di seluruh kabupaten di Indonesia, bisa habis berapa coba? Sebelum dilakukan pendataan, petugas juga perlu mendapatkan pelatihan. Dan untuk melaksanakan pelatihan tentu diperlukan dana, mulai dari dana untuk menyewa ruangan untuk pelatihan, untuk makan dan snack peserta pelatihan, hingga penginapan (bila tempat tinggal petugas terlalu jauh dari tempat pelatihan). Belum lagi biaya untuk pencetakan buku pedoman, dokumen pencacahan (kuesioner), dengan alat-alat tulisnya. Ditambah lagi biaya-biaya lain.

Mahal? Memang. Data itu mahal. Membangun dengan data itu mahal. Tapi, membangun tanpa data jauh lebih mahal. Kalau ada yang mengatakan bahwa uang sekian miliar lebih baik diberikan langsung kepada peternak daripada untuk pendataan, dengan sangat menyesal harus kukatakan bahwa orang tersebut belum bisa jadi pemimpin karena dia tidak tahu pentingnya data. Pemimpin yang baik semestinya adalah seorang perencana yang baik (sekaligus pelaksana yang baik atas rencana tersebut). Dan untuk membuat perencanaan yang baik, diperlukan data yang baik. Kalau dia sudah menganggap data tidak penting, dia akan 'mengabaikan' data yang ada. Kalau sudah begitu, bagaimanalah dia bisa membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran?

Kalau tidak percaya dengan data yang dihasilkan? Hmm... Kalau kita tidak percaya pada kualitas lulusan suatu sekolah, apakah kita harus menghentikan semua proses yang dilakukan di sekolah tersebut? Kalau hasil panen suatu lahan tidak sesuai harapan kita, apakah kita serta-merta menghentikan seluruh proses pengelolaan lahan tersebut? Tidak, kan? Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki prosesnya, bukan menghentikan prosesnya sama sekali.

Bagaimanapun, kita membutuhkan data. Ketika kita menganggap suatu data tidak akurat, bukan berarti kita lantas tidak mau mendukung segala macam bentuk pendataan. Penyebab ketidakakuratan data bisa dari berbagai sumber, mulai dari kesalahan petugas dalam memahami pertanyaan dalam kuesioner, kesalahan entrior ketika mengisikan isian kuesioner ke aplikasi entry data, kesalahan responden dalam memahami dan menjawab pertanyaan petugas. Agar data lebih akurat, berbagai kemungkinan kesalahan tersebut diminimalisasi. Misalnya dengan meningkatkan kualitas petugas (salah satunya dengan menggunakan batas minimal pendidikan sebagai salah satu syarat penerimaan petugas), memperketat pengawasan sehingga kesalahan petugas bisa diketahui dan diperbaiki lebih awal, memperbaiki validasi program entry data, dan sebagainya.

Lantas, di mana peran masyarakat? Ya, kalau menjadi petugas (karena petugas dipilih dari masyarakat umum juga), jadilah petugas yang baik, kalau menjadi responden, berilah informasi yang sebenar-benarnya. Kalau tidak jadi petugas maupun responden? Ya, jadilah pengawas. Kalau menemukan petugas yang nakal, silakan laporkan pada instansi terkait. Kalau ada petugas yang memerlukan bantuan, ya, dibantu (misalnya kesulitan dalam menemukan rumah responden. Dengan dukungan dari masyarakat pendataan akan berlangsung dengan baik dan insya Alloh akan menghasilkan data yang akurat. Dengan begitu, biaya pendataan yang mahal tidak akan sia-sia karena data yang dihasilkan bisa digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.

ARTIKEL TERKAIT



12 komentar:

  1. betul sekali tuh, honor yang diberikan banyak untuk banyak orang juga. kadang ya misalnya tugas mereka meminta data pada RW atau RT nanti diakhirnya mereka minta ongkos loh tanpa sungkan-sungkan. AKu pernah melihat sendiri

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wah, kalau petugas dari BPS nggak ada sejarahnya minta ongkos sama responden. Mereka sudah dibayar sama negara. Yang ada malah kadang kepala desa atau RW biasanya dapat honor sebagai penunjuk jalan bagi petugas, bukannya ngasih uang ke petugas. Mungkin yang Mbak Lidya temui itu bukan petugas pendataan dari BPS.

      Hapus
  2. Aku banyak pake tuh data dari BPS, penting bgt. Tp klo statistik gitu kan errornya udah diperhitungkan kan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau yang survei-survei emang sudah diperhitungkan errornya.

      Hapus
  3. aku belum pernah dapet pertanyaan serupa itu Milo,,,

    BalasHapus
    Balasan
    1. Aku juga nggak. Sekadar dengar desas-desus orang dan baca di internet aja.

      Hapus
  4. Memang ya, pendataan itu perlu. Mudah2an pendataan ternak ini gak kayak pendataan penduduk, di tempat saya bolak-balik pemilu (caleg lah, kepala daerah lah) selalu saja ada orang yang gak kebagian surat utk memilih. Atau misalnya di pemilihan kemarin dapat, di pemilihan berikut gak dapat. Aneh ...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalo pendataan ternak ini mah udah lama, Kak. Sekarang yang mau diadain pendataan petani (nelayan dan peternak termasuk petani).

      Untuk pendataan penduduk dalam rangka pemilu emang susah, Kak. Biasanya dibuat berdasarkan KTP (biasanya data dari Capil). Kalau orang tinggal di Jakarta tapi KTP-nya Jawa Tengah ya tetep ikut pemilu di Jawa Tengah. Tapi, kalo aparat desanya baik, para pendatang yang nggak punya KTP setempat ditawarin mau milih di daerahnya apa nggak. Biar didaftarin. Dulu waktu saya di Jakarta kaya gitu.

      Hapus
  5. sebenarnya ga mahal kalo memang data itu beneran dipergunakan. indonesia raya kan seringnya cuma cari proyek doang. pendataan selesai, honor diterima, selesai sudah segalanya...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tetep mahal, sih, tapi kalau digunakan dengan benar jadi gak sia-sia mahalnya.

      Kalo dibilang cari proyek, sih, nggak juga. Emang udah 'tupoksi' instansi itu mah. Masalah sebenernya biasanya di perencanaan yang kadang kurang matang (menurut saya). Kalau selesai pendataan itu belum bisa dibilang selesai. Itu justru masalah yang lebih besar, apalagi kalau datanya bertentangan dengan instansi tertentu yang berkepentingan.

      Hapus
  6. Sensus begini juga bisa mempertemukan dengan calon jodoh. Hahahaaaa.... Pengalaman liat orang punya kisah gitu di Selayar. Kualitas sang calon jodoh pun bisa diliat dari kualitas data yang dia kerjain.

    Romantis.... :D

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wih, ada gitu yang ketemu jodoh gara-gara sensus? Kalo di sini sih katanya ada yang cinlok sesama petugas :D

      Hapus

Silakan meninggalkan jejak berupa komentar sebagai tanda bahwa teman-teman sudah membaca tulisan ini.. Tapi, tolong jangan menggunakan identitas Anonim (Anonymous), ya.. Dan juga, tolong jangan nge-SPAM!!!