Jangan Cari Data-data Ini di BPS

Sepertinya selama ini banyak yang beranggapan bahwa segala jenis data ada di BPS. Namanya juga Badan Pusat Statistik. Pada kenyataannya, tidak semua data ada di BPS. Data yang tidak dimiliki ataupun didiseminasikan oleh BPS tetapi sering ditanyakan biasanya statistik sektoral, data individu, dan data survei kerja sama.

Statistik Sektoral

Apa itu statistik sektoral? Menurut sirusa.bps.go.id statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Misalnya data sekolah dan perguruan tinggi. Pernah ada yang menanyakan daftar perguruan tinggi di salah satu kota. Yang memiliki data tersebut Kemenristekdikti. Data SD sampai SMA? Ada di Kementerian Pendidikan. Data MI, MTs, dan MA? Minta Kementerian Agama. Data curah hujan? Tanya ke BMKG. Loh, saya pernah lihat data curah hujan di buku Kabupaten X dalam Angka. Iya, dalam publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) memang ada statistik sektoral yang dikumpulkan dari instansi-instansi lain. Namun, data di DDA itu bukan data terbaru. Data di DDA 2018 adalah data tahun 2017. Kalau yang dicari bukan data terbaru, bisa saja mencari di DDA di website BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota. Kalau yang diminta adalah data terbaru, misalnya data curah hujan di Jakarta Timur bulan lalu (Juli 2018), lebih tepat kalau menanyakannya ke BMKG. Kok bukan BPS yang mendata? Tugas BPS adalah mengumpulkan data statistik dasar. Adapun data statistik sektoral merupakan wewenang instansi terkait. BPS hanya bertugas mengarahkan. Kalau program satu data sudah terlaksana sepenuhnya mungkin data dari semua instansi bisa diakses melalui data.go.id.

Data Individu

Salah satu yang sering ditanyakan adalah ketersediaan data ekspor impor yang rinci sampai nama eksportir atau importirnya. Misalnya PT Namanya Juga Usaha pada bulan Mei mengimpor komoditas dengan kode HS xxx sebanyak xxx kg dengan nilai US$ xxx. Data itu nggak ada ya, Ciiin. Data yang bisa diperoleh di BPS hanya dirinci sampai pelabuhan. Misalnya, impor komoditas dengan kode HS xxx bulan Mei 2018 di pelabuhan Belawan dari negara A sebanyak xxx kg dengan nilai US$ xxx. Kenapa tidak diberikan datanya lengkap sampai nama eksportir/importirnya? Karena itu data individu dan BPS tidak boleh mendiseminasikan data individu. Kalau kamu jadi eksportir/importir, rela kalau orang lain bisa mengakses data impor/ekspor perusahaanmu?

Hal serupa juga berlaku untuk data survei industri, misalnya Survei Industri Besar Sedang (IBS) dan Survei Industri Mikro Kecil. Kadang ada yang meminta data IBS lengkap dari nama perusahaan sampai omsetnya. Ini juga tidak bisa diberikan karena termasuk data individu. Yang bisa disediakan adalah data nama perusahaan dan alamat, ATAU data omset, produksi, dan data lainnya tetapi identitas perusahaannya dirahasiakan.

Data Survei Kerja Sama

BPS sering melakukan survei kerja sama dengan instansi lain. Biasanya sih BPS sebagai pelaksana. BPS melakukan pencacahan dan pengolahan, kemudian data yang sudah bersih diserahkan ke instansi yang bekerja sama dengan BPS. Salah satu survei kerja sama yang sering dicari datanya adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Yang melakukan pencacahan adalah BPS tetapi yang memegang datanya kalau tidak salah BKKBN. Yang berwenang mendiseminasikan data tersebut, ya, BKKBN. Biasanya sih data SDKI diunggah juga di dhsprogram.com.

Apa lagi ya data yang tidak tersedia di BPS? Ah, lupa. Yang jelas, jangan cari ketiga jenis data di atas di BPS.