Akhirnya Saya Memilih

Terlalu semangat nyelupin jari ke tinta, sampai hitam

Setelah sekian lama malas ikut pileg, pilpres, pilkada, dan pil-pil yang lain, hari ini aku kembali ke jalan yang entah-benar-entah-tidak: menggunakan hakku untuk memilih. Alasan utamaku, sih, agar surat suaraku tidak disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukannya tidak percaya pada petugas KPPS. Tapi kan kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan, dan hak pilih yang tidak digunakan bisa jadi kesempatan bagi para oknum untuk menyalahgunakan surat suara yang “nganggur” tersebut. Selain itu, aku juga lumayan terpengaruh kampanye teman-teman di media sosial dan kampanye para wartawan di portal berita. Apa? Yang di portal berita bukan kampanye? Yakin itu bukan kampanye? Amacacih? Pokoknya, selamat bagi kalian yang sudah rajin berkampanye karena berhasil membuatku yang selama ini golput jadi ikutan memilih. You de real MVP (deuh, serasa di 9GAG).

Berhubung aku adalah perantau, aku tidak yakin namaku terdaftar dalam DPT. Untungnya anak ibu kos, sebut saja Si Kakak adalah anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan), yaitu semacam KPU tapi di Aceh istilahnya berbeda. Tanggal 8 kemarin aku bertanya padanya apa bisa aku memilih hanya membawa KTP saja. Dia pun menjawab kalau aku harus mendapatkan kartu A5 terlebih dahulu untuk pindah TPS (semacam itulah). Dia meminta KTP-ku agar bisa membuatkan kartu A5 untukku. Padahal menurut kawanku kami bisa memilih dengan membawa KTP dan KK (seperti pengalamannya sewaktu pileg yang lalu) karena KTP kami sudah KTP Aceh Barat Daya. Tapi, aku tidak paham aturan yang sebenarnya, jadi kuberikan KTP-ku. Dan pagi tadi ketika aku meminta kartu A5, Si Kakak sudah pergi. Dan adiknya menyerahkan KTP-ku tanpa memberikan A5. Sepertinya kemarin Si Kakak mengira KTP-ku bukan KTP kabupaten sini jadi mengatakan bahwa aku membutuhkan A5. Setelah tahu KTP-ku kabupaten sini, dia cuma mendaftarkan namaku saja. Sepertinya begitu.

Aku pun pergi ke TPS bersama teman kosku, Ai. Sebenarnya aku ingin menanyakan KTP-nya KTP daerah mana, kalau daerah lain sudah punya A5 belum. Tapi, berhubung dia sudah bertanya pada ibu kos, kupikir dia sudah tahu aturan main pilpres kali ini. Jadi, aku tidak bertanya. Sampai di TPS, kami bertanya pada petugas di sana. Setelah melihat KTP-ku, bapak petugas menanyakan aku sudah pernah memilih atau belum (yang kupahami, sih, memilih di daerah Aceh Barat Daya). Aku pun menjawab belum. Karena belum pernah memilih, dia memintaku memfotokopi KTP-ku dulu untuk pertinggal. Sebelum aku pergi ke tempat fotokopi, si bapak berkata, “Lihat dulu tahunnya, udah 17 tahun belum?” Yaelaaah! Mentang-mentang aku mengaku belum pernah memilih, si bapak menuduhku belum 17 tahun. Eh, apa jangan-jangan tadi maksud pertanyaannya itu aku sudah pernah memilih atau belum di Aceh Barat Daya maupun daerah lain? Apa tadi maksudnya bukan cuma Aceh Barat Daya? Ah, entah. Setelah melihat kembali KTP-ku, si bapak berkata kira-kira begini, “Bukan cukup umur lagi ini, udah lebih.” Aku cuma tertawa. Untung si bapak tidak mengatakan kalau aku tua. Bisa rusak mood-ku.

Dan setelah melihat KTP teman kosku, barulah ketahuan kalau KTP-nya KTP Banda Aceh. Kata si bapak, temanku itu harus memiliki A5, dan batas akhir untuk meminta kartu A5 adalah kemarin, 8 Juli. Sembari aku fotokopi KTP, temanku itu menelepon Si Kakak untuk melaporkan kalau dia tidak bisa memilih. Kata temanku, Si Kakak yang sedang pergi ke Manggeng berkata akan pulang pukul 11 dan memberikan A5 untuknya.

Setelah memfotokopi KTP, aku kembali ke TPS. Setelah salah satu petugas menyebutkan nama dalam KTP-ku, petugas yang lain, sebut saja si ibu, pun berkata, “Millati Indah? Oh, Millati Indah na.” Ternyata namaku ada dalam daftar DPT dan ada undangan untukku. Pada saat pilkada tahun 2012 pun katanya namaku terdaftar. Tapi, mereka tidak tahu ke mana mengantar undangan tersebut. Di undangan tertulis alamatku di Jalan Bakti Abri, tapi mereka yang tinggal di sekitar situ pun tidak mengenalku. Akhirnya mereka memberiku surat suara, aku pun memilih. Setelah aku selesai memilih dan memasukkan surat suara ke kotak, si ibu bertanya lagi tentang tempat tinggalku. Aku pun menjawab, “Jalan Lukman.” Si ibu bengong. Saat kusebutkan nama bapak kosku, si ibu langsung berkata, “Oh, tetangga kita. Depan-depanan rumah kita.” Jleb. Jadi merasa tidak enak karena tidak bergaul dengan tetangga sampai kami tidak saling mengenal.

Dan tentang alamat di undangan tersebut, aku merasa aneh. Alamat di Jalan Bakti Abri itu adalah alamat KTP yang pertama kubuat di sini, yaitu sekitar bulan Juli 2009. Tapi, saat aku hendak membuat KK untuk pendaftaran KTP elektronik, NIK di KTP tersebut tidak terdaftar (sepertinya karena aku mengurus surat pindah), jadi aku membuat KTP lagi, dengan alamat baru yaitu Jalan Lukman. Alamat di KTP elektronikku juga Jalan Lukman. Kalau menggunakan data Disdukcapil terbaru, mestinya alamatku juga menggunakan alamat terbaru. Ya, kan? Ya, kan?

Dan aku jadi membayangkan kalau daftar pemilih menggunakan konsep penduduk BPS, yaitu orang yang biasanya tinggal di suatu daerah, atau orang yang sudah tinggal di suatu daerah selama enam bulan atau lebih, atau orang yang tinggal di suatu daerah kurang dari enam bulan tapi berniat untuk menetap. Jadi, orang Brebes yang sudah enam bulan atau lebih tinggal di Jakarta Timur, ya, masuk DPT Jakarta Timur. Dan karena dia sudah enam bulan atau lebih meninggalkan Brebes, ya, harus dihapus dari DPT Brebes. Kalau begini, para perantau tidak perlu repot pulang kampung hanya demi nyoblos. Tapi, kalau seperti itu penduduknya harus disiplin untuk lapor. Meskipun tidak berniat menetap kalau tinggalnya lama ya tetap harus lapor, jadi data penduduk (yang jadi dasar DPT) tetap up to date. Malesi?

Kalau Indonesia sudah canggih, semua daerah sudah ada listrik dan internet, bisa pemilihan online, dong, ya? Kalaupun belum memilih secara online, setidaknya ada database online, dan pemilih bisa datang ke TPS manapun, tinggal meletakkan KTP ke scanner (e-KTP kita ada chip-nya kan?), langsung muncul verifikasi apakah dia masuk DPT atau belum, sudah memilih atau belum. Kalau sudah memilih, muncul peringatan. Kalau tidak masuk DPT, ada pilihan untuk memproses masuk DPT. Kalau belum memilih, ya dia bisa langsung mengambil surat suara, dan di database flag-nya langsung berubah jadi sudah memilih. Sistem begini, mah, dua minggu jadi. Plak!!!

Ah, sudah cukup melanturnya. Oh, iya, temanku tadi akhirnya tidak jadi memilih. Satu suara terbuang. Yah, mau bagaimana lagi.