Kita Diadu Domba

Masih ingat politik devide et impera? Kupikir yang melakukan itu hanya Belanda, sewaktu menjajah Indonesia. Belakangan baru kusadari pemegang kekuasaan di Indonesia pun menerapkannya. Aku baru menyadarinya ketika para pekerja MBG mulai merendahkan guru honorer. Padahal para guru honorer hanya mengkritik kebijakan pengangkatan pekerja MBG menjadi PNS sementara guru honorer bertahun-tahun tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Jadi begitu taktiknya? Membuat sebagian orang mendapat keuntungan dari MBG agar mereka sukarela membela penguasa lalu menyerang sesama rakyat?

Lalu aku pun ingat hal lain. PNS. Bertahun-tahun PNS digambarkan sebagai kelas pekerja yang makmur tapi pemalas, menghabiskan uang rakyat. Demonisasi, kalau tidak salah begitu istilahnya. Akibatnya rakyat yang bukan PNS pun membenci PNS. Mereka sibuk menghujat PNS sampai lupa siapa yang sebenarnya banyak menghabiskan uang rakyat.

Ada juga upaya membenturkan pendemo/demonstran dengan rakyat yang tidak turun ke jalan. Demonstrasi diidentikkan dengan macet, rusuh, dan merusak fasilitas umum. Akibatnya sebagian rakyat tidak menyukai demo. Dulu aku pun sempat berpikir begitu. Lalu, aku sadar. Harusnya aku marah pada penguasa yang membuat para pendemo ini turun ke jalan. Kalau situasinya baik-baik saja, tentu saja mereka tidak akan melakukan demonstrasi. Kalau penguasa selalu mendengarkan aspirasi rakyat, demonstran juga tidak akan punya alasan untuk demonstrasi.

Ternyata praktik devide et impera masih dilestarikan. Aku saja yang tidak sadar. Dan sayang sayangnya, praktik-praktik adu domba tersebut masih cukup efektif. Masih banyak yang sibuk membenci sesama rakyat jelata dan lupa siapa antagonis yang sesungguhnya. Bahkan, masih ada yang suka rela membela penguasa. Mereka lupa, penguasa bisa mengorbankan siapapun, bahkan pembelanya.